Fri11212014

Last update05:32:26 AM GMT

Sistem Pemerintahan Islam Berbeda dengan Sistem Pemerintahan yang Ada di Dunia Hari ini

Syabab.Com - Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena:

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan; umat tidak ada hubungannya dengan pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah.

Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan; atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk  mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja.  Khalifah juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadilan—dari individu-individu umat.

Khalifah juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi, Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.

Sistem pemerintahan Islam juga bukan merupakan sistem imperium (kekaisaran).  Sebab, sesungguhnya sistem imperium itu sangat jauh dari Islam. Berbagai wilayah yang diperintah oleh Islam—meskipun penduduknya berbeda-beda suku dan warna kulitnya, yang semuanya kembali ke satu pusat—tidak diperintah dengan sistem imperium, tetapi dengan sistem yang bertentangan dengan sistem imperium. Sebab, sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Akan tetapi, sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerintahan pusat imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.

Metode Islam dalam memerintah adalah menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islam menolak berbagai sentimen primordial (‘ashbiyât al-jinsiyyah). Islam memberikan berbagai hak pelayanan dan kewajiban-kewajiban kepada non-Muslim yang memiliki kewarganegaraan sesuai dengan hukum syariah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim secara adil. Bahkan lebih dari itu, Islam tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim. Sistem pemerintahan Islam, dengan adanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium.

Dengan sistem demikian, Islam tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagai wilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “tambang” yang dikuras untuk kepentingan pusat saja. Akan tetapi, Islam menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satu-kesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara.  Seluruh penduduk wilayah memiliki hak seperti penduduk pusat atau wilayah lainnya. Islam menetapkan kekuasaan, sistem, dan peraturan pemerintahan adalah satu untuk semua wilayah.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem federasi. Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Dalam sistem pemerintahan Islam, Marokes di barat dan Khurasan di timur dinilai sebagaimana Propinsi al-Fiyum jika ibukota negaranya di Kairo. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem republik. Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Sebabnya, raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan sehingga ia memerintah dan bertindak atas negeri dan penduduk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Rajalah yang menetapkan undang-undang menurut keinginannya. Lalu datanglah sistem republik, kemudian kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang  menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer. (Contohnya—menyangkut pemerintahan di tangan kabinet—ada di dalam sistem monarki yang kekuasaan pemerintahannya dicabut dari tangan raja;  ia hanya menjadi simbol: ia menjabat raja, tetapi tidak memerintah).

Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram.  Dalam Islam, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar.  Allah SWT berfirman:

Mereka telah menjadikan para pembesar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah.
(QS at-Taubah [9]: 31).

Ketika turun ayat di atas, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa sesungguhnya para pembesar dan para rahib telah membuat hukum, karena mereka telah menetapkan status halal dan haram bagi masyarakat, lalu mayarakat menaati mereka. Sikap demikian dianggap sama dengan menjadikan para pembesar dan para rahib itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Demikian sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw. ketika menjelaskan maksud ayat tersebut. Penjelasan Rasul mengenai maksud ayat tersebut menunjukkan betapa besarnya kejahatan orang yang menetapkan halal dan haram selain Allah.  Imam at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis dari jalan Adi bin Hatim yang  berkata:

Aku pernah datang kepada Nabi saw., sementara di leherku bergantung salib yang terbuat dari emas.  Nabi saw. lalu bersabda, “Wahai Adi, campakkan berhala itu dari tubuhmu!” Aku lalu mendengar Beliau membaca al-Quran surat at-Taubah ayat 31 (yang artinya):  Mereka menjadikan para pembesar dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.  Nabi saw. kemudian bersabda, “Benar, mereka tidak menyembah para pembesar dan para rahib itu. Akan tetapi, ketika para pembesar dan para rahib itu menghalalkan sesuatu bagi mereka,  mereka pun menghalalkannya, dan jika para pembesar dan para rahib itu mengharamkan sesuatu, mereka pun mengharamkannya.” (HR at-Tirmidzi).

Pemerintahan dalam Islam juga tidak dengan metode kabinet, yang mana setiap departemen memiliki kekuasaan, wewenang, dan anggaran yang terpisah satu sama lain; ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit.  Keuntungan satu departemen tidak akan ditransfer ke departemen lain kecuali dengan mekanisme yang panjang. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan untuk mengatasi berbagai kepentingan rakyat, karena banyaknya intervensi dari beberapa departemen hanya untuk mengurus satu kemaslahatan rakyat saja. Padahal seharusnya berbagai kemaslahatan rakyat itu dapat ditangani oleh satu struktur administrasi saja.

Dalam sistem republik, pemerintahan didistribusikan di antara departemen yang disatukan dalam kabinet yang memegang kekuasaan secara kolektif. Dalam Islam tidak terdapat departemen yang memiliki kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan (menurut bentuk demokrasi). Akan tetapi, Khalifah dibaiat oleh umat untuk memerintah mereka menurut Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Khalifah berhak menunjuk para mu‘âwin (wazîr tafwîdh) untuk membantunya mengemban tanggung jawab kekhilafahan. Mereka adalah para wazîr—dalam makna bahasa—yaitu para pembantu (mu‘âwin) Khalifah dalam masalah-masalah yang ditentukan oleh Khalifah.

Sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi ini, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum—menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela—ada di tangan rakyat maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Orang-orang kafir memahami betul bahwa kaum Muslim tidak akan pernah menerima demokrasi dengan pengertiannya yang hakiki itu. Oleh karena itu, negara-negara kafir penjajah (khususnya AS saat ini) berusaha memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim. Mereka berupaya memasukkan demokrasi itu ke tengah-tengah kaum Muslim melalui upaya penyesatan (tadhlîl), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa.

Anda bisa melihat, mereka mampu menghancurkan perasaan kaum Muslim dengan seruan demokrasi itu, dengan memfokuskan pada seruan demokrasi sebagai pemilihan penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyesatkan kepada kaum Muslim, yakni seakan-akan perkara yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa.  Karena negeri-negeri kaum Muslim saat ini sedang ditimpa penindasan, kezaliman, pembungkaman, dan tindakan represif penguasa diktator, baik mereka berada dalam sistem yang disebut kerajaan ataupun republlik; sekali lagi kami katakan, karena negeri-negeri Islam mengalami semua kesengsaraan tersebut maka kaum kafir dengan mudah memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim sebagai aktivitas memilih penguasa.

Mereka berupaya menutupi dan melipat bagian mendasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia. Bahkan sebagian aktivis Islam, termasuk di antaranya adalah para syaikh (guru besar), mengambil tipuan itu; baik dengan niat yang baik maupun buruk. Jika Anda bertanya kepada mereka tentang demokrasi, mereka menjawab bahwa demokrasi hukumnya boleh dengan anggapan, demokrasi adalah memilih penguasa. Adapun mereka yang memiliki niat buruk berupaya menutupi, melipat, dan menjauhkan pengertian hakiki demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh penggagas demokrasi itu sendiri.

Menurut mereka, demokrasi bermakna: kedaulatan ada di tangan rakyat—yang berwenang membuat  hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela; individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya—bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum khamr, berzina, murtad, serta mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual. Inilah hakikat demokrasi. Inilah realita, makna, dan pengertian demokrasi. Lalu bagaimana bisa seorang Muslim yang mengimani Islam mengatakan bahwa demokrasi hukumnya boleh atau bahwa demokrasi itu berasal dari Islam?

Adapun masalah umat memilih penguasa atau memilih Khalifah, hal itu merupakan perkara yang telah dinyatakan di dalam nash-nash syariah. Kedaulatan di dalam Islam ada di tangan syariah. Akan tetapi, baiat dari rakyat kepada Khalifah merupakan syarat mendasar agar seseorang menjadi khalifah. Sungguh, pemilihan Khalifah telah dilaksanakan secara praktis di dalam Islam pada saat seluruh dunia masih hidup di bawah kegelapan, kediktatoran, dan kezaliman para raja. 

Siapa yang mendalami tatacara pemilihan Khulafaur Rasyidin—Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib; semoga Allah meridhai mereka—maka ia akan dapat melihat dengan jelas bagaimana dulu telah sempurnanya pembaiatan kepada para khalifah itu oleh ahl al-halli wa al-‘aqdi dan para wakil kaum Muslim.

Dengan baiat itu, masing-masing dari mereka menjadi khalifah yang ditaati oleh kaum Muslim. Abdurrahman bin Auf, yang kala itu telah diangkat menjadi wakil atas sepengetahuan pendapat mereka yang menjadi representasi kaum Muslim (mereka adalah penduduk Madinah), telah berkeliling di tengah-tengah mereka; ia bertanya kapada si anu dan si anu, mendatangi rumah ini dan itu, serta menanyai laki-laki dan perempuan untuk melihat siapa di antara para calon khalifah yang ada, yang mereka pilih untuk menduduki jabatan khalifah. Pada akhirnya, pendapat orang-orang mantap ditujukan kepada Utsman bin Affan, lalu dilangsungkanlah baiat secara sempurna kepadanya.

Ringkasnya, sesungguhnya demokrasi adalah sistem kufur; bukan karena demokrasi mengatakan tentang pemilihan penguasa, dan hal itu juga bukan menjadi masalah mendasar, tetapi karena perkara mendasar dalam demokrasi adalah menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia,  bukan pada Allah, Tuhan alam semesta.  Padahal Allah SWT berfirman:

Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. (QS Yusuf [10]: 40).  

Demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (QS an-Nisa’ [4]: 65).

Terdapat banyak dalil (selain ayat-ayat di atas, ed.) yang saling mendukung, yang sudah diketahui bersama, yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan hukum adalah milik Allah SWT.

Apalagi demokrasi juga menetapkan kebebasan pribadi (personal freedom), yang menjadikan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan halal dan haram. Demokrasi juga menetapkan kebebasan beragama (freedom of religion), di antaranya berupa kebebasan untuk murtad dan gonta-ganti agama tanpa ikatan.  Demokrasi juga menetapkan kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang menjadikan pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah dengan berbagai sarana sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Demokrasi pun menetapkan kebebasan berpendapat (freedom of opinion), bukan kebebasan dalam mengatakan yang haq, tetapi kebebasan dalam mengatakan hal-hal yang menentang berbagai kesucian yang ada di tengah-tengah umat. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang berani menyerang Islam di bawah slogan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari para pakar opini yang sering disebut sebagai para pahlawan.

Atas dasar ini, sistem pemerintahan Islam (Khilafah) bukan sistem kerajaan, bukan imperium, bukan federasi, bukan republik, dan bukan pula sistem demokrasi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. [Sumber: Strutkur Daulah Khilafah/syabab.com]

Komentar (11)add comment
0
Semoga segera hadir Kekhilafahannya
ditulis oleh udins , 30 September 2010

Saya berdebar-debar membaca uraian tentang kekhilafahan itu. berdebar karena betapa indahnya kekhilafahan itu andai hadir di dalam kehidupan saya. Saya sudah lama membenci kebebasan-kebebasan yang disuarakan atas nama demokrasi. Saya ingin ada satu sistem yang mengatur kebebasan itu secara proporsional dengan mengedepankan kebenaran, kesantunan dan kehormatan pada diri sendiri dan orang lain. Tidak seperti kebebasan yang diatasnamakan demokrasi seperti saat ini yang sebagian besar jauh dari kebenaran yang hakiki dan sempurna. Semoga kekhilafahan itu segera datang. Aamiin.
report abuse
vote down
vote up

Votes: +1

0
Tidak ada bedanya
ditulis oleh mardis , 03 November 2010

semua hukum, bisa disalah artikan sesuai dgn penafsiran masing2 keyakinan.
arab saudi, tidak tahu sistem apa,
apakah ada yang tahu bagaimana nasib kaum perempuan disana..? bagaimana dengan pendidikan, kesehatan, dll..?
Atau negara mana yang sekarang menjalankan khilafah? Apa yang didapat..?

Ada beberapa contoh negara yang baik, finlandia dgn sistem pendidikannya - terbaik di dunia, negara2 eropa utara - sangat peduli thd lingkungan- setiap warga negara tertib pada peraturan2 bahkan pada peraturan yang paling sederhana spt membuang sampah, mendahulukan/menghormati orang tua, memberi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, paling cepat memberikan bantuan kemanusiaan.

Allah pun memberikan kemampuan kita utk berpikir, menentukan hal2 baik. FirmanNya memberi pedoman.

Korea selatan, Taiwan, negara paling baik dalam memberlakukan para TKI (bandingkan dengan negara Arab penampung TKI).

Mengurus negara, bukan hanya terlihat pada hal2 besar yang didengungkan, tetapi coba lihat pada pola masyarakat hari2.

hidup sesuai Firman, hanya ada di sorga.
nantikan lah itu, sambil berdoa agar dapat merasakan/mencicipi kehidupan sorga di dunia ini.

masih banyak hal2 baik, orang2 baik di negara ini, yang tidak terdeteksi oleh kita.
Mari berbuat baik, dengan tidak mengharapkan penghormatan, atau balasan.
Allah sendiri yang akan membalas, perbuatanmu yang baik, yg kamu lakukan dengan sembunyi.

report abuse
vote down
vote up

Votes: -1

0
khilafah kembali!!!
ditulis oleh muxlim , 03 November 2010

bang mardis, perlu diketahui bahwa hari ini TIDAK ADA satu pun negara yang menerapkan sistem pemerintahan KHILAFAH!!! yang ada hanya negeri muslim yang menerapkan sistem sekuler... Arab sendiri bukan NEGARA KHILAFAH, bahkan penguasanya berjabat tangan dengan AS...

Tapi perlu diingat Khilafah pernah berjaya berabad-abad. sejarah tidak bisa memungkirinya... dan Khilafah itu akan kembali yang akan memberikan kesejahteraan pada dunia ini... dan mengembalikan kepemilikan umat kepada umatnya bukan kepada para kapitalis seperti yang terjadi sekarang...

mas mardis, jangan tertipu dengan kemilau bangsa2 eropa sementara di dalamnya telah nampak kerusakkan tersebut... seperti di EROPA kini sedang menghadapi krisis moral, bahkan sistem yang ada tak mampu menuntaskan kerusakkan moral dan pelecehan atas wanita, dll...

Khilafah kini juga menjadi perbincangan di EROPA seperti yang ramai dalam konferensi di Copenhagen...

intinya, Khilafah itu kemuliaan dan pasti kembali...!!!

report abuse
vote down
vote up

Votes: +1

0
khilafah sesuatu yang pasti
ditulis oleh haniv , 03 December 2010

Kanjeng Rasul Saw.telah bersabda yang artinya kurang lebih:"Kelak pasti akan muncul kembali kekhilafahan ala minhajul anbiya." jadi cepat atau lambat pasti akan muncul lagi.suka atau tidak suka.bagi ummat Islam tentu suka.bagi kaum kafir tentu tidak suka.itu sudah sunnatullah.
report abuse
vote down
vote up

Votes: +1

0
Siapa Khalifah itu?
ditulis oleh Yusef Said , 13 December 2010

Yang sesungguhnya Khalifah dalam hadits Nabi adalah Pemimpin ummat (Muslim) yang ditentukan oleh Allah Swt. Ketinggian Ilmu dan makrifatnya semua dianugerahkan oleh Allah sehingga sangat khusus karenanya Khalifah itu makhsum.
Jadi bersiaplah untuk menyambut janji Allah akan datangnya Khalifah yang sudah dijanjikan-Nya, yaitu sebelum datangnya Kiyamat.

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

0
Koreksi...
ditulis oleh hamza , 13 December 2010

Mengoreksi pendapat Yusef Said, Khalifah tidaklah ma'shum seperti yang antum bilang.. Khalifah sama dengan manusia lainnya. dan sistem Khilafah bukan sistem teokrasi, melainkan berbeda dengan sistem theokrasi...

Khalifah dipilih oleh umat untuk menerapkan syariah Allah... benar, bahwa Khilafah telah dijanjikan... dan sejauh mana usaha kita sebagai manusia untuk mewujudkannya, berjuanglah bersama jutaan kaum Muslim lainnya untuk menegakkan Khilafah tersebut....

report abuse
vote down
vote up

Votes: -2

0
khilafah sudah tegak
ditulis oleh lutfhi , 14 February 2011

maz hamza, itu sabda nabi itu sebelum beliau wafat,, bisa jadi yg dimaksudkan adalah sahabat 2 beliau. karna itu pengertian nya masih luas, sedangkan wktunya adaalah kelak, bisa jadi yg dimaksudkan kelak itu adalah sesudah beliau yaitu khulafauursasyidin......
report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

0
imamah /khalifah = Syuro / pengangkatan ?
ditulis oleh pendebat , 18 April 2011

sederhana ... lalu apa dan bagai mana sistem pemerintahan islam .... bersandar sama siapa , apa sistem abu bakar yang di tunjuk ? atau sistem yang mana yang akan di terap kan dari sistem pemerintahan islam , apakah sistem syuro atau sistem seperti Nabi mengangkat Abubakar sebagai Khalifah ( imamah ) ?
report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

0
belajar apa itu KHILAFAH
ditulis oleh Damai Negeriku , 12 May 2011

Para muslimin dan muslimah... ke-KHILAFAH-an memang telah dijanjikan akan kembali bangkit di bumi... namun, kita perlu mengerti seperti apa sih yang di sebut KHILAFAH itu...

silahkan simak tulisan dibawah ini:
http://www.scribd.com/doc/54992250/Kilafah-Politik-Atau-Agama

report abuse
vote down
vote up

Votes: +2

0
study kekhalifahan
ditulis oleh Riza , 22 July 2012

melihat situasi ummat yang saat ini hancur tercerai berai dimana tidak ada satu negara islam pun yang mau membantu saudaranya se iman ketika dianiyaya, di zalimi atau bahkan di bunuh dengan keji seperti yang terakhir terjadi di myanmar, sudah seharusnya jika kita memang seorang muslim yang mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak ataupun diperanakkan, tuhan yang telah mengutus para nabi kepada yahudi untuk bertaubat, kepada nasrani untuk bertaubat dan menyempurnakan ajaran tauhid di dalam alquran.

maka adalah ketetapannya untuk tetap menegakkan kalimat lailahaillah, sungguh tidak ada keraguan bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan akan terjaga kemurnian Alquran sebagimana firmannya.

Khalifah adalah Amirul mukminin dimana ia akan melindungi, mengayomi seluruh umat islam yang berpegang teguh atas kebenaran ajaran alquran, tetapi Amir ini tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya dukungan kedaulatan sebuah negara. Negara adalah sebuah kedaulatan dimana tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang boleh mencampuri urusan dalam negerinya. hanya negara yg mampu memberikan perintah mengirimkan bala tentara untuk membantu jika ada umat islam di belahan dunia ini yang dsakiti dan dizalimi.

Indonesia tidak bisa dipungkiri diciptakan oleh mayoritas muslim dengan menganut sistem pemerintahan sebagai negara Kesatuan tapi bukan sebagai negara Islam, Jumlah penduduknya muslimnya sangat banyat dan taat. dasar sistem pemerintahan kesatuan yang ditanamkan nabi cuma ada di Indonesia dan tidak ada di Negara Lain.
apa yg membuat indonesia lemah adalah ketika makna kesatuan digabungkan dengan demokrasi ibarat menggabungkan minyak dan air atau lebih cocok seperti yang anda katakan adalah menyerahkan urusan hukum kepada manusia.

akan ada satu masa dimana konsep negara kesatuan dan demokrasi akan tiba pada satu titik dimana keduanya akan terpisah, jika terpisah maka elemen masyarakat islam secara otomatis akan bersatu untuk membentuk sebuah negara baru, kita berdoa semoga Allah merestuinya sehingga akan lahir sebuah negara baru yang modern tetapi sesuai dengan Alquran dan Sunnahnya. Negara Islam yang kuat dimana pemimpinnya akan mengajak semua muslim yang teraniaya diseluruh dunia untuk dapat dijemput dengan damai, untuk hidup bersama dengannya di negara tersebut dengan damai dan bermartabat sebagai seorang muslim sampai suatu saat Allah SWT akan meridhoi pemimpinnya sebagai Kalifah Muslim selanjutnya

report abuse
vote down
vote up

Votes: +2

0
Kekhalifahan
ditulis oleh Danial Holimin , 22 September 2012

Apakah kekhalifahan yang dikehendaki Islam itu adalah sistem negara yang mampu memberlakukan Hukum Islam untuk seluruh dunia? Apakah hal itu mungkin dilihat dari kekuatan umat Islam di dunia pada masa kini?
report abuse
vote down
vote up

Votes: -2


Tulis komentar
persempit | perluas
 

busy
Advertisement
Advertisement

Anak Muda

News image

Aku dan Islam

Syabab.Com - “Jika kamu masih mempunyai banyak pertanyaan, maka kamu belum dikatakan beriman, Iman adalah percaya apa...

Lebih lanjut
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS